Produk Hukum

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

Kategori

Undang-undang

Sumber

Nomor

Tahun

2018

Tanggal Peraturan

24 Juli 2026

File 1

Produk Hukum Lainnya

Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2026

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/66/BKPSDMD/2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025 - 2045

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Propemperda Nomor 2 Tahun 2026

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/2/DPRD/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/16/DPRD/2025 tentang Program Pembentukan..

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah