Yogyakarta – Penempatan sumber daya manusia (SDM) secara proporsional penting! Apalagi di bidang pertambangan. Pasalnya hal tersebut berpengaruh terhadap tata kelola bidang pertambangan di Indonesia. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat hendaknya tidak memberatkan daerah pertambangan. Sehingga keberadaan tambang di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Demikian dikatakan Hidayat Arsani Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat menjadi pembicara dalam seminar nasional Tata Kelola Migas bertajuk ‘Improving The Governance Of Extractive Industries’ di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (19/10/2015). Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar pemerintah pusat turun langsung ke lapangan melihat kondisi pertambangan di daerah.

“Sebelum membuat aturan, pemerintah pusat harus turun ke lapangan. Sehingga aturan tersebut tidak memberatkan daerah. Karena kondisi pertambangan di setiap daerah tidaklah sama. Hendaknya keberadaan pertambangan di suatu daerah dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah,” tegasnya.

Selain itu, jelasnya, Bangka Belitung sejak dulu sudah menjadi kawasan pertambangan, terutama pertambangan timah. Bisa dikatakan daerah kepulauan ini memiliki kekayaan kandungan timah terbanyak di wilayah Asia, bahkan dunia. Namun disayangkan, kekayaan alam tersebut ternyata tidak berdampak cepat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disinyalir salah satu penyebabnya yaitu kurang transparan dalam pengelolaannya.

“Timah asal Bangka Belitung dijual ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Lalu timah ini diberikan merek, sehingga yang diketahui orang, timah tersebut merupakan hasil kekayaan negara tetangga. Padahal, kebanyakan timah yang dijual merupakan kekayaan alam milik Indonesia, khususnya masyarakat Bangka Belitung,” ungkapnya.

Untuk mengatur persoalan pertambangan ini, saran Wagub, harus mengurangi selisih pemahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dalam pembuatan regulasi. Sebab jika persoalan pertambangan tidak diatur dengan baik, tidak menutup kemungkinan terjadi gejolak sosial seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah. Aturan harus dibuat atas niat baik karena Tuhan Yang Maha Esa, manusiawi, dapat mempersatukan masyarakat, berdasarkan musyawarah dan adil.

Sebelumnya Prof. Ir. Dwikorita Karnawati M.Sc, Ph.D Rektor Universitas Gadjah Mada mengatakan, untuk melakukan extractive industries membutuhkan kiat khusus. Sedangkan dalam melakukan kontrol terhadap bidang ini tidak dapat hanya dilakukan pemerintah, sebab diperlukan juga pengontrolan dari berbagai pihak. Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah akan merasakan langsung dampak dari perkembangan di bidang investasi industri ini.

Dampak positif dari perkembangan dunia industri, ungkapnya, dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun di sisi lain ada negatifnya, yaitu berupa dampak lingkungan dan sosial. Tak hanya itu, sebab sektor ini juga bisa menimbulkan dampak di bidang politik. Untuk itu perlu kehati-hatian dan penelitian khusus, sehingga dapat meminimalisir risiko yang tidak menguntungkan bagi daerah industri.

“Program di bidang extractive industries selama ini cukup membanggakan. Contohnya, pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur cukup cepat. Kesempatan ini hendaknya dapat menjadi sarana diskusi lebih lanjut. Peserta dapat saling bertukar informasi, sebab peserta kegiatan tidak hanya berasal dari Indonesia. Ada juga peserta dari negara Asia lainnya,” jelasnya.