KEMUJA – Selain memperhatikan petani sawah, pemerintah juga sepakat atas kehendak masyarakat agar memperhatikan kondisi petani ladang. Sedangkan mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani ladang, pihak produsen hendaknya dapat menyalurkan sesuai daerah dan kebutuhan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan, pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.

Demikian dikatakan Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjawab pertanyaan warga saat Temu Lapangan/Temu Wicara bertajuk “Penyuluh Berintegritas, Cerdas Untuk Petani Mandiri di lokasi cetak sawah Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Sabtu (30/7/2016).

“Mengenai ubi kasesa, pemerintah provinsi menyambut baik langkah investor membangun pabrik pengolahan. Namun hendaknya kebijakan pengusaha seirama dengan keinginan pemerintah dan harapan masyarakat. Pemerintah tetap konsen melakukan percepatan pembangunan, namun untuk itu dibutuhkan peran dan kebersamaan warga,” tegas Gubernur.

Sebelumnya Edi Subiantoro Gapoktan Desa Labu, Air Pandan mengatakan, perhatian pemerintah terhadap masyarakat petani sudah sangat bagus. Namun mengharapkan agar pemerintah juga memperhatikan masyarakat petani ladang. Anggaran bantuan bagi petani tidak hanya diperuntukan kepada petani sawah, melainkan juga diberikan kepada petani ladang. Sebab sudah sejak dulu hingga sekarang masyarakat Bangka masih menanam padi ladang.

“Berladang ini sebenarnya sudah menjadi tradisi masyarakat Bangka. Untuk itu, mohon kami diperhatikan. Kami pernah mewakili Bangka Belitung mendapatkan penghargaan Gapoktan berprestasi di tingkat nasional,” jelasnya.

Tak hanya itu, sebab ia juga menjelaskan mengenai proses pemasaran ubi kasesa yang pembayarannya kerapkali macet. Untuk itu, petani melalui Gapoktan sangat mengharapkan bantuan pemerintah mencari solusi penyelesaian persoalan pembayaran ubi kasesa yang terlambat oleh pihak perusahaan.

Sedangkan Suryanto warga Desa Kemuja mengatakan, lokasi persawahan di Desa Kemuja sudah lama tidak digarap. Kendati demikian, lahan tetap bertahan karena tidak ada warga melakukan penanaman sawit di areal persawanan. Hal ini membuktikan, warga Desa Kemuja sangat ingin keberadaan lahan persawahan dimanfaatkan sesuai fungsinya. Tahun lalu, sekitar 20 hektare lahan sudah dikelola masyarakat dengan sistem swadaya murni.

“Kami membersihkan lahan, karena sudah banyak tunggul di areal persawahan. Kami sangat bersyukur, saat ini pemerintah terlibat langsung mengembalikan fungsi lahan persawahan di Desa Kemuja. Kami minta agar dana program ketahanan pangan terus ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak susah makan, karena ada beras di rumah,” ungkapnya.

Tak semua masyarakat Desa Kemuja mendukung ketika awal ingin membuka lahan persawahan. Suryanto menceritakan, ini dikarenakan pandangan masyarakat desa yang merasa tidak cocok jika bertani sawah. Masyarakat mengangap tidak akan telaten untuk menanam, mengurusi pupuk, rumput dan membasmi tikus yang menjadi hama. Sehingga bersawah masih dianggap sebagai tradisi orang jawa.

“Namun setelah mendapatkan penjelasan, akhirnya masyarakat desa memberi dukungan. Kita harus bisa membaca peluang ke depan. Saat ini, jika berharap menyadap karet, tiga kilogram karet hanya bisa membeli satu kilogram beras. Jadi kita harus tanam padi. Terdapat sekitar 600 kepala keluarga ingin menggarap persawahan seluas 500 hektare di Desa Kemuja ini,” paparnya.

Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan. Menurutnya, saluran irigasi harus segera diperbaiki. Selanjutnya ke depan, masyarakat petani pasti membutuhkan lumbung tempat menyimpan hasil panen. Selain itu, karena bertani di sawah masih menjadi tradisi baru bagi masyarakat Desa Kemuja, tentunya membutuhkan bimbingan agar mendapatkan hasil panen yang baik.

“Contohnya saja, mengenai peralatan pertanian bantuan pemerintah. Sebelumnya masyarakat tidak mengetahui kegunaan peralatan tersebut. Namun setelah mendapatkan penjelasan, masyarakatpun mengetahui fungsi alat bantuan,” kata Suryanto.