Pangkalpinang – Yan Megawandi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan agar pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) harus sukses. Agar sukses, semua rangkaian pelaksanaan pilkada tersebut mesti direncanakan dan dipersiapkan. Pasalnya situasi dan kondisi terus berkembang, sehingga harus terus menyesuaikan dengan regulasi termutakhir.

“Anggaran pelaksanaan pilkada telah dipersiapkan pemerintah provinsi. Sebab sesuai arahan Mendagri, penganggaran dilakukan tahun ini,” kata Sekda saat Rakornis Pemilihan Kepala Daerah dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemda, di ruang pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur, Rabu (24/8/2016).

Bertindak sebagai pemateri kegiatan ini Suhajar Diantoro Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan. Adapun materi yang disampaikan bertajuk Membangun Sinergi Hubungan Pemda dan DPRD Pra Otonomi Daerah. Selain itu terdapat Andi Bataralifu dari Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otonomi Daerah.

Semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilgub 15 Februari 2017 mendatang diundang mengikuti kegiatan. Ia menambahkan, walaupun menjadi beban berat, namun biaya penyelenggaraan pilkada tetap dianggarkan dalam satu tahun. Sebab pemilihan gubernur dan wakil gubernur se  Bangka Belitung harus disukseskan tanpa tawar menawar.

“Ini merupakan simbol kedaulatan. Peserta rakornis dapat menanyakan kepada narasumber mengenai persoalan-persoalan yang masih mengganjal atau persoalan berpotensi terjadi di kemudian hari. Untuk itu persiapan harus optimal, sehingga ketika pelaksanaan pilkada nanti sesuai rencana dan berlangsung sukses,” jelasnya.

Saat menyampaikan materi, Suhajar Diantoro mengatakan, jalan baru ditempuh negara setelah reformasi tahun 1997 yakni menggunakan politik desentralilasi. Diharapkan dengan desentralilasi bisa mencapai tujuan negara secara cepat. Karena sepanjang negara berkembang cepat, akan banyak cara mencapai tujuan. Politik desentralisasi merupakan salah satu tujuan pembangunan.

“Kita memilih payung besar demokrasi. Kendati terdapat kelemahan terhadap sistem ini, namum kondisi itu terjadi di dunia. Contohnya, sistem yang dipakai Singapura dan Cina juga mempunyai kelemahan. Namun politik desentralisasi terus mengalami perkembangan dengan terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, Undang-Undang No 23 menjadi hasil koreksi pelaksanaan desentralisasi selama 13 tahun. Politik desentralisasi merupakan payung pelaksanaan otonomi daerah. Perundang-undangan ini mengamanatkan sejumlah urusan konkuren kepada pemerintah daerah. Sementara di negara lain hampir tidak ada yang berani menyerahkan kekuasaannya kepada daerah

“Ada urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya terdapat urusan pemerintahan konkuren wajib dan urusan pemerintahan konkuren pilihan. Indonesia merupakan negara yang paling progresif melaksanakan politik desentralisasi di muka bumi abad ini,” jelasnya.