PANGKALPINANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. Babel), Naziarto berkesempatan membuka rapat pembahasan terkait Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Prov. Kep. Babel pada Senin (1/8/2022).

Rapat yang dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi beserta dua anggota DPRD lainnya yakni, Haryanto dan Johansen Tumanggor ini juga memaparkan tentang rumusan tujuan kebijakan strategis RTRW Babel berikut dengan kajian yang dibuat Dinas PUPRPRKP Babel.

Dalam sambutannya, Sekda Naziarto berharap dari rapat ini mendapatkan suatu hasil rumusan sebagai bahan untuk disampaikan ke DPRD Babel. 

"Ending rapat ini kita harapkan menjadi bahan untuk dibawa ke pihak DPRD," sebutnya.

Sebelumnya, dirinya memaparkan berkenaan dengan potensi sosial ekonomi Kep. Babel di tahun 2021 seperti halnya lapangan pekerjaan meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, hingga perdagangan besar dan eceran. Lalu potensi perkebunan pertanian serta lapangan usaha.
 
Ia juga menjelaskan berkenaan isu strategis Kep. Babel lewat pengembangan KPPN Belitung, KPPN Bangka Selatan, dan KPPN Belitung Timur, kemudian kawasan industri Sadai, DPP Babel/KEK Tanjung Kelayang dan kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi Batu Betumpang.

Selanjutnya tentang pengembangan perkebunan, perikanan, pertambangan, masih belum optimal karena masih terbatasnya industri pengolahan. Perkembangan destinasi pariwisata belum merata, perlindungan dan pengembangan taman bumi/geopark, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia terbatas dengan daya saing yang rendah, laju pertumbuhan ekonomi melambat di lapangan usaha unggulan perkebunan, perikanan, pertambangan industri pengolahan dan pariwisata.

Selain konektivitas jaringan transportasi ketenagalistrikan dan telekomunikasi masih terbatas dan belum merata, kualitas kuantitas dan kontinuitas sumber daya air terbatas karena jaringan sumber daya air belum berkembang dengan baik dan tidak terawat. Pelayanan jaringan SPAM perpipaan regional belum berkembang, pelayanan jaringan SPAL-d, fasilitas pengelolaan limbah B3 belum ada domestik regional dan SPAL non domestik belum berkembang.

Lalu, TPA regional belum berkembang, kualitas permukiman yang menurun dengan sarana pelayanan yang belum merata, kualitas lingkungan hidup yang menurun, risiko bencana tinggi tetapi prasarana pengurangan risiko bencana terbatas.