Tanjung Pandan – Sepuluh Provinsi se-Sumatera sepakat membahas Persoalan Pengelolaan Keuangan, Ketahanan Pangan, Lingkungan dan Upaya Menekan Kasus Trafficking pada Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera Tahap II. Forum ini diharapkan dapat  menghasilkan kesepakatan yang strategis dan operasional agar bisa  diantisipasi perkembangan dan permasalahannya.

Hal tersebut disampaikan Rustam Effendi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat menyampaikan sambutan dan arahan pada pembukaan Rapat Teknis Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera Tahap II di Aston Belitung, Selasa (02/09).

Rustam menekankan dibutuhkan persiapan yang baik dalam menghadapi persoalan Demografi dan Fase Masyarakat Ekonomi (Asean Economic Community) yang sudah dimulai sejak tahun 2012 hingga beberapa tahun kedepan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan apabila tidak dapat disikapi dengan persiapan yang baik, katanya.

Menurut Rustam, bonus Demografi berkorelasi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang akan menjadi tantangan utama dalam permasalahan pangan di Indonesia.

“Meningkatnya jumlah penduduk berarti meningkatnya kebutuhan pangan,” ungkapnya.  

Selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah memasuki bonus Demografi sejak tahun 2012, dimana rasio ketergantungan terhadap penduduk tidak produktif sebesar 49,6 persen.

Sedangkan berdasarkan data pada tahun 2010, proporsi penduduk usia produktif sebesar 66,5 persen. Dan terus meningkat mencapai 68,1 persen pada tahun 2028 sampai tahun 2031.

Dalam menghadap Era Globalisasi, Rustam menyinggung Pemerintah dituntut  dapat meningkatkan daya saing, terutama Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

“pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu indikator untuk menarik banyak investasi”, tegasnya.

Mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan juga dikatakan Rustam. Karena hal   ini menimbulkan persoalan perdagangan  manusia (Trafficking) yang pada umumnya  korban belum memasuki usia produktif dan dipekerjakan di tempat-tempat hiburan.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan. Seperti pastisipasi gender juga dinilai masih sangat rendah. Hal itu dapat diliohat pada pekerjaan yang mengakomodir para pekerja perempuan juga kurang tersedia, jelas Rustam.

Persoalan lingkungan juga akan menjadi persoalan serius dengan maraknya terjadi pencemaran dan kebakaran hutan. Rustam menjelaskan hal ini terjadi dikarenakan belum maksimalnya koordinasi antara pusat dan daerah. selain itu tingkat kepedulian dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tergolong rendah, serta upaya  rehabilitasi lahan kritis belum berjalan efektif.     

Kegiatan yang akan berlangsung dari selama tiga hari ini diikuti oleh seluruh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. (fa/sc)