Pangkalpinang - Data dan informasi yang akurat mengenai kondisi kemiskinan sangat dibutuhkan pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, K.A. Tajuddin ketika membuka acara Seminar Statistik Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) pada Senin (18/09/2017) di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

“Pemerintah mengucapkan terima kasih karena mahasiswa memberikan perhatian kepada masalah kemiskinan dengan melakukan penelitian hingga ke desa secara detail guna menyusun data yang valid dan komprehensif. Karena data tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai dasar untuk membuat kebijakan dalam rangka mengentaskan persoalan kemiskinan”, jelas Tajuddin.

Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) melaksanakan studi pada 140 desa/kelurahan dan kecamatan di wilayah Bangka Belitung dan telah berlangsung sejak 20 Februari 2017 hingga 3 Maret 2017. Hadir dalam seminar acara tersebut Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik RI Dedi Walujadi, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka belitung beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen STIS serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka belitung.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa STIS di Bangka Belitung bertujuan memetakan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi mahasiswa STIS untuk melihat kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis sekaligus sebagai referensi bagi pemerintah.

“ Pemerintah daerah melihat kegiatan penelitian dan praktik kerja lapangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa STIS memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah khususnya dalam membantu memetakan data dan informasi mengenai masalah sosial yakni kemiskinan”, tegas Tajuddin.

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik RI Dedi Walujadi mengungkapkan data dan informasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa STIS dapat menjadi referensi khususnya bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan. “Hasil kerja ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pengentasan kemiskinan selain itu juga dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran," ungkap Dedi.