Jakarta - Memasuki hari kelima pelaksanaan diklat revolusi metal di Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, Subang, Jawa Barat, sebanyak 64 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin kompak. Kebersamaan selama diklat diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan program pemerintah.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, mengubah mental Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan perkara mudah. Salah satu upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni, mengirimkan pejabat mengikuti diklat. Diharapkan diklat tersebut dapat mengubah perilaku pejabat, sehingga lebih tanggap melayani masyarakat.

"Banyak sudah kesan-kesan peserta diklat selama berada di kampus," kata Gubernur saat mengunjungi Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, di jalan Merdeka, Jakarta, Kamis (30/4/2015) Sekitar pukul 05.15 WIB, peserta diklat berangkat menuju Kantor Kemenko PMK RI.

Setelah menempuh perjalanan selama tiga setengah jam, tepatnya pukul 09.00 WIB, kemudian rombongan yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merapat di lokasi.

Tampak wajah-wajah bersemangat peserta diklat ketika berada di ruang pertemuan Kantor Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Seperti dijadwalkan, sejumlah peserta ini akan mendapatkan pengarahan dan kuliah umum. Namun sayang Puan Maharani Menko PMK berhalangan hadir. Rombongan ditemui Sugihartatmo Sekretaris Menko PMK, "Kami bangga bisa hadir di Kantor Kementerian PMK.

Revolusi mental sangat luar biasa, dan kegiatan ini perlu dilanjutkan," kata Gubernur. Agar aparatur semua pemerintah daerah dapat mengikuti kegiatan ini, Gubernur menyarankan, pemerintah membuat aturan sebagai payung hukum. Pasalnya diklat seperti ini diperlukan untuk memperbaiki mental aparatur yang mulai rapuh membela bangsa. Sekarang dapat dilihat, komunikasi antara aparatur terbangun. Sehingga aparatur mempunyai peran dan harus bermanfaat bagi negara.

"Jajaran aparatur secara nasional harus mengikuti diklat ini, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersih," tegasnya.