Tanjung Pandan – Transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, merupakan hal yang paling penting dalam penyertaan modal dalam suatu daerah.

Hal tersebut diungkapkan Kahar dan Wellybrordus, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat paparan Rapat Teknis Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera Tahap II, di Aston Belitung, Rabu (03/09).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya dari Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dana yang tersedia dengan maksud meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan Kahar, dasar hukum untuk penyertaan modal daerah UU No.32 tahun 2004, PP No.16 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, PP No.1 tahun 2008 tentang investasi pemerintah dan Permendagri No.52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Kahar mengatakan, peran pemerintah dalam pengembangan investasi bukan hanya  dalam bentuk perizinan usaha saja, melainkan bagaimana menjadikan investasi dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, secara otomatis beban pembangunan akan semakin berkurang dan dana yang tersedia dapat digunakan untuk pelayanan publik, ungkap Kahar.

Selain itu keterbatasan sumber dana, dapat mendorong perencana untuk memaksimalkan pemanfaatan dana terutama untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. (fa/sc)