Bangka – Jabatan fungsional tertentu (JFT) dituntut mengumpulkan angka kredit. Pasalnya tanpa angka kredit, pegawai yang diangkat sebagai JFT tidak bisa mengajukan kenaikan pangkat. Kendati ada pegawai bisa naik pangkat satu tingkat, namun ke depan pegawai tersebut tetap harus mengumpulkan angka kredit untuk mambayar kenaikan pangkat sebelumnya.

Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, ketidaktahuan membuat pegawai semakin tidak peduli dengan jabatan masing-masing, khususnya jabatan fungsional tertentu pranata humas dan pranata komputer. Pegawai pemangku jabatan ini di bawah binaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berbagai kasus muncul saat pengajuan kenaikan pangkat. Ia menambahkan, sebab banyak JFT naik pangkat secara reguler karena diberikan dispensasi, misalnya dari golongan III a ke III b. Namun jangan senang dulu, karena pegawai bersangkutan masih menyisakan utang sebanyak lima puluh poin untuk membayar kenaikan pangkat itu.

“Diharapkan para JFT pranata komputer dan pranata humas segera menyampaikan kepada pimpinan SKPD masing-masing agar ditempatkan sesuai tupoksinya,” katanya saat memberi arahan dalam acara Audiensi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan JFT Pranata Komputer di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kabupaten Bangka, Senin (30/5/2016).

Meyli pegawai Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka hingga saat ini ditugaskan di bagian keuangan. Setelah mendapat pencerahan melalui kegiatan ini, kemudian berkeinginan ditugaskan sesuai tupoksi agar tidak mengalami hambatan ketika ingin mengajukan kenaikan pangkat selanjutnya.

“Saya akan komunikasikan posisi saya yang ditugaskan di bagian keuangan. Saya harap dapat ditempatkan sesuai SK pertama yaitu sebagai pranata humas,“ harapnya.

Sementara Ahmad Riyadi calon Pranata Humas bertugas di Sekretaris Dewan Kabupaten Bangka sudah melakukan inventarisir semua pekerjaan-pekerjaan selama ini, seperti menulis advetorial di media cetak. Namun hingga sekarang belum mengikuti diklat dasar fungsional pranata humas dan berharap mendapatkan kesempatan mengikuti diklat tersebut.

“Saya sangat berharap bisa mengikuti diklat dasar. Kami sudah melakukan koordinasi ke Pusdiklat Kominfo RI, tapi sampai saat ini belum ada pemanggilan. Kami berharap Diskominfo provinsi bisa membantu persoalan kami, “ katanya.