Pangkalpinang – Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan I tahun 2016 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp15,55 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp11,57 triliun. Jika dibandingkan triwulan I tahun 2015, angka tersebut menunjukan terjadi perlambatan sekitar 4,10 persen.

"Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan I tahun 2016 bila dibandingkan triwulan I tahun 2015 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,30 persen. Terjadi perlambatan jika dibandingkan triwulan I tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,10 persen," ungkap Darwis Sitorus Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat jumpa pers di Kantor BPS, Rabu (4/5/2016).

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulam I tahun 2016 jika dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) terkontraksi sebesar -1,39 persen. Menurut Darwis, ini merupakan kondisi triwulan terendah sejak tahun 2010. Baik dari sisi produksi maupun pengeluaran. Hal ini disebabkan melemahnya kinerja industri crude palm oil (CPO). Selain itu, menurunnya produksi bijih/logam timah dan menurunnya produksi tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan lada.

Kondisi serupa juga terjadi pada produksi hasil perikanan. Darwis mengatakan,  produksi hasil perikanan juga mengalami penurunan yang disebabkan kondisi cuaca yang kurang baik untuk melaut. Banjir yang menerjang sejumlah tambak dan kolam budidaya ikan air tawar juga menjadi salah satu penyebab. Masih rendah penyerapan anggaran belanja pemerintah juga ikut menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Total PDRB ADHB Pulau Sumatera triwulan I tahun 2016 mencapai Rp666,55 triliun atau sekitar 22,15 persen dari total PDRB 33 provinsi di Indonesia. Ia menambahkan, PDRB ADHB Pulau Sumatera triwulan I tahun 2016 mencapai sebesar Rp496,35 miliar dengan pertumbuhan sebesar -0, 41 persen (q-to-q) dan 4,18 persen (y-on-y).

“Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kontribusi sebesar 2,33 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,52 persen terhadap total PDRB 33 provinsi di Indonesia,” ungkapnya.