Logo Babel

Berita

PAD RAPBD Perubahan Naik Menjadi Rp1,9 Triliun

PAD RAPBD Perubahan Naik Menjadi Rp1,9 Triliun

Pangkalpinang – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2015 naik menjadi Rp1,9 triliun....

PAD RAPBD Perubahan Naik Menjadi Rp1,9 Triliun

Huzari

Dinas Kominfo

10 tahun yang lalu

Pangkalpinang – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2015 naik menjadi Rp1,9 triliun. Sebelumnya pendapatan asli daerah hanya ditargetkan Rp1,3 triliun. Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menilai perubahan ini terjadi dikarenakan tuntutan keadaan.

Kendati demikian, jelasnya, penyusunan anggaran perubahan tetap memperhatikan palaksanaan program prioritas. “Terdapat 12 program prioritas dalam penganggaran RAPBD perubahan. Semua alokasi anggaran tersebut diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Gubernur saat Paripurna Penyampaian RAPBD Perubahan Tahun 2015, di ruang paripurna DPRD provinsi, Jumat (14/8/2015).

Program pengentasan pendidikan 12 tahun menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran. Gubernur menambahkan, pelaksanaan sejumlah program tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang mau bekerja keras, sehingga sasaran program dapat tercapai. Semakin kompleknya persoalan di Bangka Belitung, pemerintah tetap berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, saya berharap anggota dewan dapat segera duduk bersama membahas, menghitung dan menyelesaikan rencana anggaran ini, sehingga dapat segera disahkan,” ungkap Gubernur.

Sementara Hendra Apollo Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat memimpin sidang berharap anggota komisi segera melakukan pembahasan rencana anggaran dengan mitra terkait. Anggota dewan hendaknya dapat bekerja semaksimal mungkin, sebab pembahasan anggaran ini dijadwalkan selama empat hari terhitung tanggal 18 hingga 21 Agustus 2015.

“Segera lakukan pembahasan bersama mitra terkait di pemerintahan. Waktu pelaksanaan anggaran ini sangat terbatas, sehingga membutuhkan kerja sama yang maksimal ketika melakukan pembahasan,” tegasnya.

Sumber
Dinas Kominfo
Penulis
Huzari
Editor
Huzari
Fotografer
Rizky