Pangkalpinang – Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) RI menegaskan agar aparat hukum menghilangkan diskriminasi. Sebab hukum harus mampu memberikan rasa aman dan penuntun berperilaku berkehidupan bagi bangsa Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan sosial.

“Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM menjadi sangat strategis,” tegasnya saat Peresmian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual, Peduli Bantuan Hukum Bagi Orang/kelompok Miskin dan Penetapan Lapas/rutan Berbasis HAM serta Peresmian 12 Desa/kelurahan Sadar Hukum, di Lantai III Kantor Gubernur, Jumat (7/8/2015.

Tugas pemerintahan sedemikian kompleks, khususnya di bidang Hukum dan HAM. Untuk itu Yasonna berharap agar daerah yang mempunyai nilai budaya tinggi, tarian-tarian daerah yang indah, kekayaan alam sangat bagus, kaya sumber daya alam agar segera mendaftarkan kekayaan bangsa tersebut sebelum diambil negara tetangga.

“Masyarakat Indonesia harus menjadi manusia beradab berbudaya serta dapat menciptakan kesadaran hukum tinggi,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Joko Widodo Presiden RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 hingga 21 Juni 2015 lalu. Ketika itu, Joko Widodo mengamanatkan perlunya sinergitas pembangunan lintas instansi pusat dengan daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Babel.

Sebelumnya Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan rasa risi mendengar media elektronik bahwa hukum hanya untuk kalangan menengah ke atas. Padahal kalau diambil dari dua sisi, baik sisi penegak hukum maupun dari sisi masyarakat sadar hukum, seharusnya tidak terjadi dialog tajamnya hukum ke bawah dan tumpulnya hukum ke atas.

Lain hal, Gubernur menyambut baik terkait keinginan Kementerian Hukum dan HAM yang memprioritaskan lapas/rutan di Bangka Belitung berbasis HAM. Gubernur menilai langkah tersebut merupakan gagasan atau inovasi Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu Gubernur juga mengimbau agar masyarakat menjaga kekayaan intelektual di Bangka Belitung, sehingga tidak diakui pihak lain.

“Kekayaan intelektual di Bangka Belitung antara lain lada putih, kain cual, rusip, pekasem dan masih banyak lagi. Pemerintah akan mengupayakan agar terdaftar dan bersertifikat,” tegasnya.

Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan MoU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Gubernur terkait Pelayanan Hukum dan HAM. Penandatanganan tersebut secara langsung disaksikan Menteri Hukum dan HAM RI.

Selanjutnya dilakukan pemberian piagam penghargaan, Medali Anubhawa Sasana Desa/kelurahan kepada gubernur, walikota, bupati, camat, lurah/kepala desa se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian diikuti kegiatan penandatanganan prasasti 12 desa/kelurahan sadar hukum dan prasasti lapas/rutan berbasis HAM oleh Menteri Hukum dan HAM.