Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan penanganan bencana banjir sudah menjadi kewenangan provinsi. Namun melihat kondisi banjir yang melanda hampir di seluruh kabupaten di Bangka Belitung, diupayakan pemerintah pusat terlibat melakukan penanganan bencana tersebut. Saat ini sedang dikoordinasikan status banjir untuk masuk kategori bencana nasional.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, saat ini status banjir merupakan bencana tingkat provinsi. Namun dilihat dari luasnya area terkena dampak banjir, akan pertimbangkan menjadi peristiwa ini sebagai bencana nasional. Telah diperintahkan agar kepala DPPKAD dan dinas terkait mempercepat percairan dana tanggap darurat yang dimiliki provinsi.

"Kita akan koordinasikan dengan BNPB, apakah masuk kategori bencana nasional atau tidak. Hal ini bukan berarti pemerintah provinsi tidak mampu menanganinya, melainkan agar bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat secara maksimal," kata Gubernur saat memimpin rapat penanganan bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Bangka Belitung di Rumah Dinas Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (10/02/15).

Tak hanya itu, Gubernur juga telah memerintahkan kepala Dinas PU untuk segera memperbaiki jembatan dan jalan amblas. Sehingga aktivitas warga bisa berjalan secara normal. Dinas PU diharapkan segera membangun jembatan sementara atau jembatan Bailey (jembatan rangka baja ringan berkualitas tinggi-red) untuk menghubung ruas jalan yang ambruk atau jembatan terputus seperti di Desa Kretak.

Sedangkan untuk mencegah terjadi banjir seperti ini, Gubernur meminta kepada pemerintah kabupaten/kota segera melakukan normalisasi dan pengerukan aliran sungai. Pemprov telah membentuk beberapa tim penangangan bencana banjir ini. Sejumlah tim tersebut turun langsung ke kabupaten-kabupaten yang terkena banjir. Tim ini memantau dan melaporkan perkembangan di daerah.

Langkah itu dilakukan untuk memudahkan koordinasi dengan semua pihak dalam penanganan banjir. Ia menambahkan, sehingga pemberian bantuan segera dilakukan dengan baik dan cepat. Semua kepala SKPD dan pihak terkait harus bergerak cepat menangani bencana banjir dengan saling berkoordinasi agar mempermudah penanganan bencana. Selain cepat dan tanggap, keselamatan warga menjadi hal utama.

"Mari kita semua bergerak dan tanggap menangani bencana ini. Semua pihak harus saling berkoordinasi dan bahu membahu. Bencana ini cukup besar dan telah menggenangi sekitar 30 persen wilayah Kota Pangkalpinang. Selain menyebabkan kerusakan dan telah merendam rumah warga, banjir juga telah menyebabkan beberapa ruas jalan tergenang dan jembatan rusak,” jelasnya.

Sementara untuk Dinas Pertambangan dan Energi, Gubernur berpesan agar segera melakukan koordinasi dan memanggil pihak-pihak pengusaha pertambangan timah. Sebab bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan dan pengusaha-pengusaha timah.

"Banjir ini bukan hanya disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi dan pasang air laut. Tetapi juga ada pendangkalan aliran sungai. Berkurangnya daerah resapan air dan hutan gundul disebabkan aktivitas pertambangan!" tegas Gubernur.