Pangkalpinang – Zulkifli Hasan Ketua MPR RI menilai belum semua cita-cita reformasi terlaksana. Pasalnya masih terjadi ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan. Padahal tujuan mulia gerakan tersebut yaitu untuk meluruskan cita-cita kemerdekaan yang diinginkan masyarakat Indonesia. Sementara ini hanya sebagian orang saja bisa menikmati keuntungan demokrasi.

“Gerakan reformasi sebagai salah satu bentuk koreksi untuk meluruskan penyimpangan cita-cita Indonesia. Selain kemajuan yang bisa dicapai, reformasi juga meninggalkan beberapa catatan yang belum berhasil dilaksanakan, terutama mengenai persoalan kebangsaan,” kata Zulkifli saat acara peresmian Gedung Rektorat dan SD STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, Rabu (10/8/2016).

Data hasil jejak pendapat, kata Zulkifli, sekitar 95 persen masyarakat tidak lagi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tetapi lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok. Fakta lain yakni, tingkat pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat juga melemah. Hanya 1,6 persen masyarakat mengatakan musyawarah untuk mencapai mufakat semakin menguat. 

“Sedangkan 98,4 persen, mengatakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat melemah. Padahal Bung Karno pernah mengatakan, kita harus merdeka agar kita bisa bersatu. Kita bersatu agar kita berdaulat, kita berdaulat agar bisa berlaku adil, kita harus berlaku adil agar Indonesia sejahtera,” tegasnya.

Menyinggung mengenai peran negara, menurut Zulkifli, juga terjadi penurunan upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kondisi serupa juga terjadi dengan etika berbangsa dan bernegara. Contoh kecil melihat tingkat kejujuran yang semakin menyedihkan. Cukup banyak orang berperilaku tidak jujur, hal ini membuat pekerjaan KPK semakin berat.

“Harus dicari tahu penyebab kondisi ini. Ternyata kondisi ini disebabkan adanya ketidakadilan atau kesenjangan perekonomian. Jika ditemui yang kaya, maka kaya sekali. Namun masyarakat yang miskin, sangat miskin sekali,” ungkapnya.

Demokrasi saat ini masih menguntungkan sebagian kecil orang. Ia menegaskan, zaman sekarang ini sedang terjadi pertarungan bebas, baik bidang politik maupun bidang ekonomi. Sehingga berlaku hukum yang kuat akan menang, sedangkan masyarakat yang mempunyai taraf ekonomi lemah hanya bisa menjadi pengikut. Kondisi seperti itu pernah terjadi, karena kekuasaan dimiliki hanya beberapa orang saja.

Ia mencontohkan, izin lahan dikuasai satu orang. Sementara ada lagi yang menguasai sektor pertambangan. Selain dua orang tersebut, ada lagi yang menguasai bidang pekerjaan kontraktor. Setelah dilakukan penelitian, sejumlah orang yang menguasai potensi daerah tersebut merupakan bagian tim pemenangan kepala daerah ketika pelaksanaan pemilihan.

“Lima orang mendanai pemilihan bupati hingga mencapai kemenangan, sehingga lima orang tersebut menjadi bagian penguasa. Untuk menghadapi persaingan seperti itu, bekali masyarakat dengan pendidikan. Sehingga masyarakat pintar dan cerdas. Masyarakat juga harus mempunyai taraf ekonomi yang baik, caranya berwirausaha. Jika jadi guru, menjadi guru hebat dan jadi petani, petani kaya,” harapnya.