PANGKALPINANG -  Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Dukungan tersebut disampaikan IC Siregar Kabid Pelayanan Hukum, Kantor Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, ini guna mengayomi anggota Korpri yang menghadapi masalah hukum, baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan.

“Sudah waktunya membentuk LKBH Korpri Bangka Belitung,” katanya saat menyampaikan materi pada acara Lokakarya Pembentukan LKBH Korpri Babel, di Hotel Aston Soll Marina, Rabu (17/9/2014).

Pembentukan LKBH Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan membantu PNS yang bermasalah dengan hukum atau terindikasi adanya kesalahan dalam melaksanakan tugas.

Sebab di zaman sekarang ini, jelasnya, PNS selaku pelayan publik menghadapi berbagai permasalahan yang begitu kompleks. Karena masyarakat semakin hari semakin kritis.

“Masyarakat sekarang sudah kritis, harus hati-hati,” jelasnya.