Pangkalpinang – Kampus harus mampu membentuk karakter bangsa. Sebab kampus melahirkan sumber daya manusia handal, berpotensi dan mampu bersaing. Selain itu kampus dituntut bisa memadukan iman yang dapat melahirkan jiwa dan etika dengan kapasitas ilmu amaliah. Ilmu perlu diamalkan, bukan digunakan untuk membuat proposal dan produk ilmiah pesanan.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, STKIP merupakan salah satu bentuk kepedulian dalam pengembangan dunia pendidikan. Sekolah ini dapat menciptakan sumber daya manusia handal, berpotensi dan mampu bersaing. Era sekarang ini, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kualitas pendidikan baik serta cerdas untuk kepentingan pembangunan. Semua itu sesuai amanat Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Kita harus menyiapkan manusia seutuhnya, cerdas, pintar untuk membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya dan Indonesia umumnya. Semua itu perlu dukungan pemerintah daerah dan STKIP telah membantu pemerintah mengatur percepatan pembangunan di bidang pendidikan,” kata Gubernur saat acara peresmian Gedung Rektorat dan SD STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, Rabu (10/8/2016).

Jika hanya mengandalkan pemerintah, jelas  Gubernur, tidak akan cukup instrumennya. Organisasi Muhammadiyah sudah cukup luar biasa melakukan pengembangan di bidang pendidikan. Namun terkait penerapan sistem sekolah seharian, untuk di Bangka Belitung masih belum bisa menyesuaikan. Sebab tidak semua sekolah mempunyai infrastruktur yang mendukung kebijakan tersebut.

“Ketika pelajar menjalani pendidikan selama seharian, sekolah setidaknya menyediakan ruangan makan memadai serta tempat istirahat. Adanya baiknya kebijakan itu dipertimbangkan untuk dilakukan pengkajian kembali. Semuanya harus disesuaikan dengan struktur budaya di Bangka Belitung. Jika sudah ada sekolah menjalankan sekolah seharian boleh saja, itu dapat menjadi suatu kajian,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Muhammad Busyro Muqoddas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2010-2011. Sesepuh organisasi Muhammadiyah ini menjelaskan, sekarang ini dibutuhkan masyarakat madani yang dapat membantu pemerintah. Selain itu, kemampuan iman yang melahirkan jiwa dan etika dengan kapasitas ilmu amaliah. Ilmu perlu diamalkan, bukan digunakan untuk membuat proposal dan produk ilmiah pesanan.

Ilmu amaliah merupakan ilmu yang mengajarkan etos ilmiah. Ia menjelaskan, dalam ilmu ada ruh dan jiwa yang menggambarkan etika ilmiah. Di Indonesia sudah banyak undang-undang maupun aturan yang sudah menggambarkan etika ilmiah tersebut. Namun masih terdapat perda dibuat untuk kepentingan sekelompok golongan. Perda tersebut hadir dikarenakan ada orang-orang yang mempunyai kemampuan melobi dan bukan yang mempunyai ilmu amaliah.

“Hal ini bisa membuat kemiskinan sistemik. Kampus ini hendaknya memiliki misi berbeda dengan kampus lain. Ada kampus yang komersil, bahkan ada kampus memberikan gelar doktor dengan hanya membayar Rp250 juta. Ini contoh kalau orang berilmu tapi tidak mempunyai etika ilmiah, akan melahirkan ilmuan tukang, ilmuan bayaran dan ilmuan pesanan,” paparnya.