Jakarta - Penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dikatakan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/12).

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla menghimbau agar seluruh instansi pemerintah membangun etos kerja sebagai budaya Pemerintah Kabinet Kerja yang mengutamakan hasil yang memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

"Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga kesesuaian dengan hasil yang diperoleh," tegas Kalla.

Jusuf Kalla menekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja, antara lain pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan evaluasi secara berkala.

Ketujuh hal tersebut menurut Jusuf Kalla menjadi kunci bagi instansi pemerintah untuk membangun etos kerja Pemerintahan Kabinet Kerja yang berorientasi pada hasil. Jika ketujuh pesan ini dipahami oleh pemimpin kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, dan digaungkan sampai ke pegawai pada tingkat yang paling operasional di masing-masing instansi, diyakini pemerintahan Indonesia akan mencapai kemajuan yang luar biasa.

Selanjutnya, Jusuf Kalla menambahkan etos kerja ini akan menjadi budaya yang melekat di seluruh instansi pemerintah. Pegawai akan berlomba-lomba, berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi organisasi, anggaran untuk membiayai kegiatan benar-benar digunakan secara optimal untuk memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, dan akhirnya pemerintahan Kabinet Kerja dapat mempertanggungjawabkan semuanya secara akuntabel.

"Dengan kata lain, setiap instansi pemerintah tidak hanya dituntut dari penyerapan anggaran, tetapi juga bagaimana penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi publik," ujar Kalla