Pangkalpinang – Jumlah masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun. Semula berada di angka 4,9 persen, namun saat ini jumlah masyarakat miskin hanya 4,3 persen. Kondisi ini menunjukan terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat yang searah dengan kebijakan pemerintah.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan sekitar 4,3 hingga 4,5 persen. Untuk itu diperlukan adanya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. Diharapkan dokumen ini dapat mengarahkan pelaksanaan pembangunan ke depan sehingga berjalan lebih baik.

“Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang dilaksanakan,” kata Gubernur saat penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2017, di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (29/6/2016).

Lebih jauh ia mengatakan, kebijakan APBD pemerintah provinsi berupaya mewujudkan kemandirian. Selain itu, perlu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Tak kalah penting yaitu di bidang pendidikan dengan melakukan peningkatan keberhasilan terhadap pelaksanaan pendidikan sembilan tahun.

Sebelumnya Didit Sri Gusjaya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, sebanyak 32 orang dari 45 jumlah anggota dewan telah menghadiri rapat paripurna penyampaian Rencana KUA PPAS tahun 2017. KUA PPAS merupakan dokumen pembangunan daerah yang menjadi acuan kerja pemerintah daerah.

“Dokumen ini dimanfaatkan untuk menyusun program dalam APBD dan pembuatan segala kebijakan pemerintah. Karena dokumen ini merupakan rencana melakukan pembangunan serta untuk menentukan kebijakan belanja daerah,” ungkapnya.