Pangkalpinang. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data terbaru mengenai indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2013. Berkaitan dengan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada peringkat ke-7 dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi teratas dengan kenaikan 0,62 poin dari tahun sebelumnya,

Dari data yang disampaikan BPS ada 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator yang diukur oleh IDI. Ke 3 aspek tersebut adalah Kebebasan Sipil, Hak-Hak Berpolitik dan Lembaga Demokrasi, dan hasil rekapitulasi ke tiga indikator tersebut, Bangka Belitung pada tahun 2013 memperoleh nilai 85,16 untuk indicator Kebebasan Sipil, 50,60 untuk Hak-hak Politik dan untuk indicator terakhir berada pada nilai 77,09 ini mengalami penurunan sebesar 0,58 dari tahun sebelumnya.

Dari data tersebut, Dr. Syarif Hidayat  selaku Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia UNDP Jakarta pada acara Workshop Diseminasi dan Pemanfaatan IDI, Rabu (3/9) di Alun-Alun Lapangan Merdeka Pangkalpinang menyampaikan harapannya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah  agar hasil IDI dapat dijadikan sebagai referensi atau basis data dan informasi dalam menyusun rencana pembangunan bidang politik dan demokrasi di Bangka Belitung, dan bagi masyarakat sipil hasil tersebut bisa dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan advokasi demokrasi. (mels)