Pangkalpinang – Fraksi Amanat Demokrat menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkatkan pelayanan. Salah satu upaya peningkatan pelayanan tersebut, menyediakan fasilitas umum sesuai kebutuhan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sehingga peningkatan pendapatan retribusi berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Abu Bakar Ketua Fraksi Amanat Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, kesadaran masyarakat membayar retribusi cukup tinggi, sehingga harus diimbangi dengan semangat menyediakan kebutuhan masyarakat. PAD yang besar dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum di bidang pendidikan dan kesehatan agar masyarakat sejahtera.

“Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai bahan evaluasi melakukan pembangunan dan menyusun rencana,” jelasnya saat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015, di DPRD provinsi, Selasa sore (16/8/2016).

Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan daerah merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi. Ia mengatakan, secara umum kondisi ekonomi di Bangka Belitung sangat dipengaruhi kondisi perekonomian global. Terutama dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga menyebabkan kondisi kurang menggembirakan di sektor perdagangan, pariwisata, transportasi dan komunikasi.

Sektor keuangan melemah menyebabkan jatuhnya sektor primer seperti pertanian dan sektor pertambangan. Ia berharap pemerintah dapat memajukan perekonomian dengan membuka potensi-potensi baru sumber perekonomian yang dapat memberdayakan masyarakat. Masyarakat diajak bertransformasi agar tidak hanya mengandalkan potensi sumber daya alam seperti timah.

“Sebab sekarang ini pertambangan timah sudah semakin sulit dikelola secara sederhana. Pemerintah provinsi harus membuat terobosan dan melakukan inovasi mengikutsertakan masyarakat dengan menjadikan sektor pertanian sebagai unggulan seperti lada dan karet. Sektor keluatan dan perikanan juga menjadi salah satu sektor potensial,” ungkapnya.

Mengenai pengembangan sektor pariwisata, Abu Bakar menyarankan agar instansi dan dinas terkait lebih giat melakukan langkah-langkah promosi. Selain itu, harus mampu menghadirkan komponen pariwisata secara nyata. Pemerintah provinsi jangan sungkan memberikan penghargaan bagi SKPD yang telah bekerja dengan baik dan maksimal.

Terdapat beberapa catatan Fraksi Amanat Demokrat untuk menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah catatan tersebut di antaranya, penyusunan APBD tahun mendatang hendaknya sudah mulai menggunakan e-budgeting. Hal ini bertujuan agar penganggaran dilakukan secara transparan, sehingga dapat mengindari terjadi penggelapan dana.

“Tak hanya itu, e-budgeting juga dapat mengindari terjadi penyalagunaan kewenangan. Sebab masyarakat dapat melihat kegiatan pemerintah mulai dari hulu hingga hilir,” sarannya.