Pangkalpinang – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menilai program pembangunan telah memperlihatkan perkembangan ke arah positif. Namun berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut, masih terdapat target belum tercapai. Terutama dalam hal pemerataan pembangunan.

“Masih ada target belum tercapai, terutama dalam hal pemerataan pembangunan,” tegas Gubernur saat rapat paripurna pembahasan Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 atas laporan keuangan pemerintah provinsi di ruang Rapat Paripurna DPRD provinsi, Senin (13/7/2015).

Tujuan raperda ini untuk mengintegrasikan keinginan pemerintah daerah dengan perangkat di bawahnya. Ia menambahkan, selain itu mengintegrasikan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga terjalin koordinasi yang sinergis. Pemerintah provinsi memberi apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan dukungan sehingga menghasilkan rekomendasi sangat penting bagi pemerintah provinsi.

“Rekomendasi ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Keberadaan raperda, jelas Gubernur, berguna untuk mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efektif dan efisien.

“Perlu tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan daerah,” ungkapnya.

Menyinggung mengenai tindak lanjut LHP BPK, Ahmad Mughni Ketua Panitia Kerja (panja) DPRD provinsi mengatakan, hasil rekomendasi sudah melalui proses kegiatan yang dilakukan panitia kerja. Pembahasan ini telah dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai temuan dalam laporan.

“Tim panja juga berkoordinasi dengan Kemendagri serta melakukan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan hasil rekomendasi yang baik,” jelasnya.