Pangkalpinang – Bangsa Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia yang mempunyai kekuatan di antara dua samudera. Untuk itu, Indonesia harus menegakkan kedaulatan ekonomi dan wilayah NKRI. Agenda pembangunan nasional harus ditopang lima pilar utama yang salah satunya yaitu pembangunan di sektor maritim.

Demikian disampaikan Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat membaca sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, pada Upacara Peringatan Hari Nusantara di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (17/12/2015).

Lebih jauh ia menjelaskan, selain itu Indonesia harus dapat menjaga dan mengelola sumber daya laut. Berkomitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan aktivitas maritim serta diplomasi maritim mengajak mitra kerja Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan sebagai kekuatan pertanahan maritim.

“Dengan kesadaran tersebut harus menjadikan bidang kelautan sebagai kekuatan internasional. Pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan terpencil, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya laut. Pengelolaan tersebut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya itu. Gubernur juga menegaskan agar berani menghapus semua kegiatan berdampak merusak lingkungan, eksploitasi sumber daya kelautan terlebih oleh bangsa asing. Indonesia harus punyai komitmen, sebab laut dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Komitmen kuat menegakkan kedaulatan di atas laut Indonesia juga perlu dilakukan.

Potensi sumber daya laut milik Indonesia, jelasnya, terdapat potensi sumber daya energi dan mineral besar. Termasuk minyak dan gas, mineral serta energi baru dan terbarukan menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Energi fosil mempunyai kekurangan yang dapat habis dan menimbulkan polusi, sehingga perlu mencari pengganti.

Energi berasal dari laut seperti arus, pasang surut gelombang dan perbedaan temperatur laut serta energi matahari. Ia menambahkan, semua itu merupakan energi ramah lingkungan dan dapat digunakan armada kapal untuk melaut, penerangan bagi masyarakat pesisir sehari-hari.

“Ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Cara mengolah sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, tanpa merusak lingkungan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, tanggal 13 Desember telah diputuskan sebagai Hari Nusantara yang menegaskan Deklarasi Djuanda mengenai luas wilayah Indonesia. Dinyatakan, perairan laut Indonesia berada di dalam kepulauan Indonesia. Tidak ada lagi laut bebas di antara pulau-pulau wilayah Indonesia. Pendiri republik ini melihat wilayah laut yang dibatasi hanya tiga mile akibat imprialisme akan membawa dampak negatif. Itu dapat membahayakan wilayah NKRI.

Perjuangan mempertahankan kepentingan Indonesia, kata Gubernur, berujung pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tercantum dalam konferensi laut internasional. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak memperingati setiap tahun deklarasi Djuanda tentang kedaulatan negara Indonesia sebagai negara kepulauan.

Deklarasi Djuanda menjadikan laut sebagai pengikat pulau-pulau Indonesia. Hamparan laut merupakan kesatuan nusantara yang bulat dan utuh dengan wilayah udara di atasnya. Terkandung sumber daya alam luar biasa, sumber hayati laut seperti ikan, terumbu karang rumput laut dan lainnya. Ada juga sumber daya mineral dan energi. Kekayaan alam tersebut secara lestasi dapat memakmurkan rakyat.

“Kita mengingat kembali dan mengubah prinsip bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang berimbang antara darat dan laut. Ini sejalan dengan prinsip Presiden Joko Widodo dengan poros maritim dunia. Diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai daerah maritim sejahtera dan berwibawa,” tegasnya.