Pangkalpinang – Diperkirakan sekitar Rp500 miliar per tahun hasil didapatkan dari ekspor kepiting rajungan. Ini menjadi bukti Bangka Belitung berpotensi mengembangkan sektor kelautan, pasalnya daerah kepulauan ini merupakan salah satu penghasil terbesar komoditi ekspor kepiting rajungan. Perkembangan sektor ini juga ditunjukan dengan bertambahnya jumlah usaha perikanan dan peningkatan grade hasil perikanan tangkap.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan agar pengembangan sektor kelautan terus dilakukan. Selama ini pengembangan potensi hanya berorientasi di daratan, namun pola pikir ke depan harus diubah. Sebab potensi kelautan dapat menunjang peningkatan perekonomian di Bangka Belitung. Contohnya, dulu hanya terdapat enam pengekspor hasil laut, sedangkan sekarang sudah terdapat sembilan usaha perikanan.

“Kalau dulu usaha perikanan hanya grade C, sekarang sudah ada tiga usaha perikanan grade A. Hasil perikanan ini sudah bisa langsung diekspor ke Jepang. Jadi Bangka Belitung yang punya barang juga harus punya nama. Jangan negara Singapura yang mendapatkan nama dari hasil produksi kita,” harap Gubernur saat Pencanangan Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu Tingkat Nasional Tahun 2016, di Kantor SKIPMKHP, Pangkalpinang, Jumat (3/6/2016).

Bersamaan dengan kegiatan pencanangan tersebut, Gubernur memberikan surat hibah tanah lokasi pembangunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPMKHP) Kelas I Pangkalpinang di kawasan Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak hanya itu, sebab terdapat acara pemberian bantuan alat tangkap perikanan.

Lebih jauh ia mengingatkan agar terus mengupayakan kedaulatan dan keberlanjutan pengembangan potensi kelautan oleh masyarakat pesisir. Saat ini sudah waktunya masyarakat nelayan menjadi subjek pembangunan. Untuk itu jangan hanya berpikir kuantitas dalam memproduksi hasil luat. Karena kualitas juga hendaknya menjadi perhatian, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus mengubah mindset . Semula berpikir untuk mengandalkan sektor pertambangan, namun sekarang ini beralih ke sektor perikanan dan kelautan. Harus ada upaya untuk mengamankan sumber daya perikanan,” tegasnya.

Sementara Rina Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengatakan, pencanangan Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu Tingkat Nasional Tahun 2016 ini merupakan bukti pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaannya berlangsung selama sebulan dan tujuannya membangun kerja sama dengan masyarakat. Karena keberadaan BKIPM akan sangat terlihat hasilnya jika mampu menjalin kerja sama.

“Kita perlu menjaga komunikasi, koordinasi dan kerja sama. Kita ingin menyosialisasikan peran strategi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Kemudian kita juga ingin membangkitkan kesadaran masyarakat dan stakeholders dalam pengendalian keamanan hayati ikan serta memberi apresiasi atas upaya menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kedaulatan dan sumber daya alam harus dijaga dengan memperhatikan sejumlah titik-titik pintu masuk Indonesia. Ia menambahkan, harus ada kemauan mengorbankan waktu dan tenaga guna menjaga kedaulatan tersebut. Tak hanya itu, sebab BKIPM juga memberikan layanan publik di sentra-sentra pemasaran perikanan. Petugas melakukan pengawasan di pusat-pusat perikanan, sehingga dapat memberikan penyuluhan mengenai ikan bermutu.

“Kita ingin membantu mendeteksi kondisi ikan apakah layak untuk dimakan. Terkait kegiatan ini, kita juga melepaskan sejumlah bibit seperti lobster dan kepiting rajungan di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, BKIPM ingin memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berkecimpung dalam sektor ini,” jelasnya.