Pangkalpinang – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap men-support penggunaan aplikasi tunjangan kinerja daerah. Selain sumber daya manusia, perangkat keras seperti server sangat dibutuhkan mempercepat realisasi penggunaan aplikasi tersebut. Percepatan penggunaan aplikasi ini dinilai penting sebagai barometer kinerja aparatur.

Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, sebagai SKPD yang menangani bidang informatika, Diskominfo siap mendukung program tersebut.  Kuantitas dan kualitas SDM siap menjalankan aplikasi ini. Kendalanya, perangkat keras (infrastruktur) yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi seperti, perlu penambahan server dan perangkat penunjang lainnya.

“Ini dapat segera dilengkapi dan selanjutnya menunggu kebijakan dari pemerintah provinsi.  Untuk semua itu sebenarnya sudah dibicarakan bersama Biro Organisasi, Diskominfo dan Bappeda. Penganggarannya pada APBD perubahan nanti,” jelas Noviar via surel menyikapi kelanjutan Bimbingan Teknis Penyusunan Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Lantai III kantor Gubernur, Senin (1/2/2016).

Dijadwalkan pelaksanaan bimtek selama empat hari dimulai tanggal 1 hingga 4 Februari 2016. Seperti dilansir sebelumnya, penilaian kinerja berkaitan erat dengan pemberian tunjangan kinerja yang diterima PNS. Pemberian remunerasi berbasis kinerja sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan ini mengamanatkan PNS menerima gaji, tunjangan kinerja tunjangan kemahalan dan fasilitas.

Selanjutnya dalam pelaksanaan  pengisian aplikasi, praktek kerja peserta bimtek berlangsung di ruangan CAT lantai 4 kantor gubernur. Praktek ini bertujuan agar peserta mengetahui bagaimana cara mengisi aplikasi. Rencananya pada masing-masing SKPD terdapat satu orang menjadi admin.

Hartono Kepala Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, bimtek dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada peserta untuk menggunakan aplikasi. Sebab penerapan aplikasi ini sebagai dasar pencapaian kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebelumnya Biro Organisasi sudah diminta Bapedda memaparkan di depan pejabat struktural tentang aplikasi ini. Ia menjelaskan, selanjutnya dibentuklah tim guna menguji kemampuan perangkat yang ada. Sebab ada sekitar 3000an PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggunakan aplikasi tersebut.

“Apakah server kita yang ada di Diskominfo itu mampu.  Kemudian di tahun ini juga kita akan menvalidasi anjab, evjab dan analisis beban kerja untuk mendukung aplikasi ini. Selain itu kami akan memberikan bimbingan kepada aparaturnya di SKPD agar siap menerapkan aplikasi ini," ungkapnya.